Penurunan Nilai Tukar Petani, Kinerja Kementerian Pertanian Dipertanyakan

    0
    21

    Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian mengalami penurunan yang signifikan. Sub-sektor tanaman pangan menurun 0,54% dan sub-sektor perkebunan rakyat turun 2,30%. Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) ini disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas.

    Sejumlah pihak juga mempertanyakan kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang dianggap tidak memperjuangkan petani. Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengatakan bahwa kinerja Menteri Pertanian kurang optimal dan dianggap tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota Komisi IV sebagai mitra kerja. Sejauh ini, katanya, Kementerian Pertanian hanya bisa mempromosikan lembaganya tanpa menunjukkan kinerjanya.

    "Kementerian Komunikasi dalam hal komunikasi tidak terkoneksi. Kemarin saat pembahasan anggaran sulit. Yang terpanjang, yang diinginkan kurang responsif. Sampai pertemuan mencapai 8 kali. Padahal KKP dan kehutanan sudah selesai 3 kali, "Darori mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip pada hari Sabtu, 6 Juni 2020.

    Bahkan, lanjutnya, banyak pertemuan asosiasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar beberapa direktur jenderal Kementerian Pertanian dicopot.

    "Dari promosi yang luar biasa, tetapi jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Misalnya, di DPR masalah anggaran tidak dibahas di unit tiga. Itu tidak dibahas di DPR, tapi sudah rusak dan ketahuan. oleh pimpinan. Harga seekor babi adalah 9 juta. 700 ribu ayam, apa itu? Untung ditangkap, kalau bukan siapa yang bertanggung jawab. Itu harus dikontrol, "katanya.

    Dia mengatakan bahwa sejauh ini Menteri Pertanian belum mendengar aspirasi para petani. "Aspirasi petani yang disuarakan harus didengar." Jangan menginginkannya, tetapi tanyakan kepada petani apa yang dia inginkan. Misalnya kita impor bawang putih, di Temanggung kita panen. itu tidak laku. Mengapa tidak membelinya (petani) mengeluh kepada saya. Mengimpor banyak biaya. Jika lokal tertangkap. Ya benar. Apa yang salah orang bersaing untuk impor di musim panen, "jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Hortikultura Indonesia, Anton Muslim Arbi juga mengungkapkan, kinerja Menteri Pertanian masih belum optimal. Meskipun penurunan harga komoditas harus segera dievaluasi.

    "Karena memang sebelum pemerintahan Jokowi masih di era SBY, ada penandatanganan bilateral dan multilateral. Misalnya dengan ASEAN, perdagangan bebas. Maka sudah menjadi masalah yang belakangan dibahas oleh Faisal Basri sebagai senior pengamat ekonomi, yang kita terima atau misalnya impor produk pertanian mencapai Rp30 triliun. Ini jumlah yang luar biasa besar, "jelasnya.

    Itulah, lanjutnya, dengan jumlah orang Indonesia, tentu saja, kebutuhan akan konsumsi pertanian yang besar. Namun, katanya, mengapa komoditas itu diimpor dari China. "Maka misalnya, BPS merilis data yang menunjukkan data tentang sektor pertanian kita telah turun. Ya, saya belum mendengar tentang dua periode pemerintahan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian," tambahnya.

    Kemarin, lanjutnya, pemerintah melakukan swasembada bawang putih. Namun, katanya, tidak lagi. "Saya khawatir ada semacam kartel yang diputar. Kartel ini menyesal, ya, mudah bagi kartel untuk menggunakan game ini untuk meningkatkan produk pertanian dari impor luar, lalu ada sewa yang diperoleh, lalu sewa itu menjadi biaya politik dan sebagainya. Ini juga masalah, "jelasnya.

    Pada kesempatan terpisah, pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai bahwa Presiden Jokowi ingin memiliki warisan, atau warisan yang baik untuk diingat oleh rakyat Indonesia. Saat ini, periode kedua Jokowi mendekati usia satu tahun. Menurut Hendri, Menteri Pertanian saat ini harus bisa meninggalkan warisan yang baik.

    "Pak Jokowi memiliki dua periode memimpin pemerintahan dan akan berakhir pada 2024, ia tentu ingin memiliki warisan. Salah satu hal yang dapat menjadi warisan adalah pertanian, jika Anda melihat kinerja Menteri Pertanian sebelumnya Mr. Amran , Saya pikir, telah meletakkan banyak standar yang baik, dan ini perlu dilanjutkan. Jika itu tidak bisa lebih dari Menteri Pertanian sebelumnya, atau setidaknya sama, ya saya pikir itu perlu dievaluasi, tolong Pak Jokowi tentu memiliki catatan untuk kinerja menterinya, "katanya.

    Sebaliknya, Kementerian Pertanian menyatakan upaya untuk menangani makanan dengan menyiapkan tiga strategi ketika menghadapi New Normal. Sementara itu, kenaikan nilai tukar petani (NTP) akan masif dengan menaikkan harga jual gabah sehingga target menambah NTP menjadi 103 poin, lebih tinggi dari beberapa waktu sebelumnya, atau sebesar 102,09 poin.

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan strategi pertama adalah agenda SOS, atau keadaan darurat yang ditemukan ketika harga ayam turun beberapa waktu lalu. Untuk peternak, ayam akan dibeli oleh mitra dan difasilitasi oleh penyimpanan berpendingin pemerintah.

    Dia menekankan bahwa penurunan FTT bukan disebabkan oleh hasil produksi petani yang tidak akurat tetapi karena dampak Covid-19 yang menyebabkan perlambatan transportasi, distribusi, dan pembatasan berbagai akselerasi masyarakat (PSBB).

    Karena berbagai pembatasan dalam berurusan dengan Covid-19, NTP telah menurun dan harus ada solusi sikap yaitu membangun cadangan penyangga untuk 11 komoditas pangan, kemudian mengembangkan pasar dan toko pertanian, jaring pengaman sosial bagi petani, menjaga stabilitas harga.

    Strategi kedua dari agenda jangka menengah adalah memaksimalkan ekspor dengan mengintervensi industri pertanian agar tidak memecat karyawannya. Juga relaksasi padat karya melalui penyediaan benih atau benih sehingga produksi komoditas terus berjalan. Ada juga agenda jangka panjang yaitu meningkatkan produksi pertanian. (*)

    Pos Penurunan Nilai Tukar Petani, Kinerja Kementerian Pertanian yang Dipertanyakan muncul pertama kali di Infobanknews.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here