Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perdagangan Dianggap Tidak Compact tentang Impor Bawang Putih

    0
    14

    Jakarta – Pelaporan 34 operator bisnis impor bawang putih oleh Departemen Pertanian ke Komisi IV Parlemen Indonesia dan Satuan Tugas Kepolisian Republik Indonesia menjadi fokus banyak pihak. Pelaporan yang dilakukan karena para pengusaha ini mengimpor tanpa mengantongi Rekomendasi Impor Produk Horlikuktura (RIPH) dan mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.27 tahun 2020, dianggap menunjukkan kebijakan yang tidak disinkronkan antara kementerian dan ego sektoral yang mengorbankan pelaku usaha.

    Menanggapi hal ini, Peneliti di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Rusli Abdullah mengatakan ini tidak hanya menunjukkan kurangnya koordinasi lintas kementerian untuk kebijakan pemerintah. Desakan Kementerian Pertanian untuk melaporkan pengusaha ketika Badan Karantina Pertanian sendiri mengizinkan impor adalah hal yang aneh untuk diperiksa. Selain itu, Permendag dimaksudkan sebagai pelonggaran untuk mempercepat impor ketika dibutuhkan, ketika proses RIPH tidak cepat.

    "Memang ada relaksasi dari Kementerian Perdagangan. Jadi, mengapa ada laporan, itu menunjukkan tidak ada koordinasi," kata Rusli seperti dikutip di Jakarta, Jumat 26 Juni 2020.

    Dia juga memahami bahwa 34 importir mengimpor bawang putih selama periode rilis Surat Persetujuan Impor (SPI) atau izin impor yang diterapkan oleh Departemen Perdagangan dari 17 Maret hingga 31 Mei 2020. Namun, di sisi lain RIPH tetap berlaku .

    Aturan relaksasi impor tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 tahun 2019. Peraturan ini menyatakan bahwa impor bawang merah dan bawang putih dikecualikan dari Persetujuan Impor dan Surveyor Melaporkan. Namun, kebijakan ini diberlakukan sementara, yaitu hingga 31 Mei 2020. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk ketersediaan dan menjaga harga barang-barang pokok dan bahan makanan, termasuk bawang putih dan bawang merah, yang harganya meroket beberapa waktu lalu.

    Menurut Rusli, kasus ini sudah terjadi. Alasannya, bawang putih telah memasuki negara di tengah wabah Covid-19. Untuk alasan ini, Departemen Pertanian perlu memeriksa bawang yang diimpor di pasar. "Menurut saya, Kementerian Pertanian dan pihak terkait (Badan Karantina) mengambil sampel bawang putih dari 34 importir, mengecek apakah kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan RIPH? Jika ada pelanggaran standar kualitas dan keselamatan, beri sanksi. Ini tidak berarti bahwa tanpa RIPH, ia dapat mengimpor bawang dengan kualitas sedang, atau kualitas buruk, "katanya.

    Menanggapi laporan tersebut, Ketua Pusbarindo Valentino dalam siaran persnya mengatakan, pada Maret 2020 Pusbarindo telah memperingatkan tentang rilis SPI dan LS untuk impor bawang putih yang berpotensi rawan penyalahgunaan. "Kami sudah mengingatkan bahwa relaksasi jelas merongrong semangat penanaman kewajiban bagi pelaku bisnis (importir) yang patuh dan patuh pada hukum dan hukum. Dan ternyata kekhawatiran kami juga terjadi," katanya.

    Dia meminta Badan Karantina dan Direktorat Jenderal Hortikultura, yang berada di bawah satu atap, yaitu Kementerian Pertanian, untuk kompak dan dengan satu sikap. Jika memang ada pelanggaran, lanjutnya, maka produk bawang merah yang harus ditahan tidak boleh dilepas atau diedarkan. "Jika sikap Direktorat Jenderal Hortikultura konsisten dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 yaitu memastikan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk produk pangan impor. Barantan tidak perlu ragu untuk bertindak tegas sesuai aturan dan undang-undang tentang pangan produk yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, "katanya

    Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo. Dia menganggap impor untuk memenuhi kebutuhan nasional adalah hal yang wajar. Untuk alasan ini, katanya, setiap impor harus mendapatkan izin rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Ketika ada izin yang dikeluarkan maka tidak mengindahkan atau tidak memenuhi hukum dan peraturan, itu berarti ada penyimpangan. Pada saat yang sama, katanya, ada perbedaan yang jelas terlihat dari kebijakan tersebut.

    "Jika saya melihat masalah ini, komunikasi yang kuat harus dibangun antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian bahwa UU dibuat untuk diterapkan, bukan untuk dilanggar. Jika pemerintah tidak kompak, itu akan berbahaya," dia menjelaskan.

    Lebih lanjut Firman mengungkapkan, jika pelaku usaha melanggar, maka pelanggaran harus dipastikan dengan penegakan hukum. "Mereka melakukannya sesuai dengan persyaratan dan prosedur. Ini harus jelas. Kecuali 34 pelaku bisnis ini yang melanggar dan melakukan kongkalingkong, melakukan suap, suap. Lalu ada bukti, artinya kasus pidana," katanya. (*)

    Jabatan Departemen Perdagangan dan Kementerian Perdagangan Dianggap Tidak Komprehensif Mengenai Impor Bawang Putih pertama kali muncul di Infobanknews.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here