Bukopin Tegaskan, Ibukotanya Telah Memenuhi Ketentuan

    0
    37

    Jakarta – Manajemen Bank Bukopin mengkonfirmasi bahwa modal Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh regulator.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap berita di media yang menghubungkan Bank Bukopin dengan Hasil Audit BPK.

    Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk, Eko Rachmansyah Gindo mengatakan bahwa Bank Bukopin adalah Bank Swasta Nasional yang memiliki keragaman komposisi pemegang saham paling lengkap di Industri Perbankan Nasional serta dari semua perusahaan yang terdaftar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

    Pada posisi di akhir laporan April 2020, komposisi pemegang saham Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

    • Kelompok Pengusaha Indonesia, Bosowa Corporindo memiliki +/- 23,4% saham.
    • Elemen Industri Keuangan Asing, KB KOOKMIN BANK memiliki +/- 22,0% saham.
    • Unsur pemerintah, NEGARA REPUBLIK INDONESIA memiliki +/- 8,9% saham.
    • Elemen Koperasi, kombinasi dari 29 koperasi di Indonesia memiliki +/- 7,5%.
    • Elemen Pemegang Saham Publik, Gabungan 7.778 Pemegang Saham memiliki +/- 38,2%.

    Berdasarkan komposisi pemegang saham di atas, Perusahaan dengan ini dapat
    memastikan bahwa karena keragaman komposisi pemegang saham yang tercantum di atas, sejak menjadi perusahaan publik, Bank Bukopin tidak pernah menjadi Obyek Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

    Sehubungan dengan berita yang beredar, setelah kami menelusurinya, informasi tersebut berasal dari Laporan Ikhitisar tentang Hasil Semester II dari Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (IHPS II – BPK RI). Laporannya ada di situs web BPK.

    Di IHPS II – BPK RI, Bab III – Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya
    (halaman 250 tentang IHPS II – BPK RI). Khususnya di halaman 286, ada laporan singkat tentang pemeriksaan BPK atas OJK yang terdaftar sebagai berikut (Dikutip dari halaman 286 dalam laporan IHPS II – BPK RI):

    Pengawas Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten), Bank Bukopin dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi pada kredit macet
    (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk semester II 2017, dan / atau Persyaratan Kecukupan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan hasil pemeriksaan 2018.

    Status pengawasan Bank Bukopin per 31 Desember 2017, Bank Banten pada periode Desember 2018, dan BMI setelah 2019 tidak mencerminkan kondisi saat ini.

    Kesulitan modal di Bank Banten, Bank Bukopin, dan BMI tidak jelas kapan
    solusinya.

    "Berdasarkan 3 poin yang terkait dengan Bank Bukopin di atas, kita dapat mengatakan bahwa posisi audit laporan IHPS II – BPK RI khusus untuk Bank Bukopin adalah per posisi 31 Desember 2017. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Bukopin telah menerbitkan 2017 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (afiliasi Ernst & Young Indonesia), "kata Eko Rachmansyah Gindo

    Dia juga menjelaskan bahwa dalam laporan per 31 Desember 2017, posisi rasio KPMM (Kebutuhan Modal Minimum) berada di kisaran 10,5%.

    Oleh karena itu, pada kuartal kedua tahun 2018, Bank Bukopin segera merealisasikan aksi korporasi dalam bentuk masalah hak, di mana KOOKMIN BANK adalah lembaga keuangan terbesar di Korea Selatan stand by pembeli.

    Memperoleh tambahan modal dari hasil masalah hak sudah efektif sejak Juli 2018.

    Posting masalah kanan, dengan masuknya KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham
    rasio modal perusahaan, Bank Bukopin telah meningkat. Karena itu Eko Rachmansyah Gindo menekankan bahwa pernyataan terkait Bank Bukopin yang terdapat dalam IHPS II – BPK RI yang tercantum di halaman 286 tidak relevan dengan kondisi saat ini, karena Bank Bukopin telah menyelesaikan tindak lanjut atas hal-hal yang terkandung dalam laporan IHPS II – BPK RI . (*)

    Pos Bukopin Mengonfirmasi Ibukotanya Telah Memenuhi Ketentuan yang muncul pertama kali di Infobanknews.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here