Aturan Tidak Jelas, DPR Meminta Untuk Menghentikan Ekspor Lobster Sementara

    0
    17

    Jakarta – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dianggap sebagai sejumlah pihak yang bermasalah. Terlebih lagi, perusahaan yang mengekspor benih lobster ke Vietnam beberapa waktu lalu diduga tidak membayar pengumpulan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, diduga ada permainan dalam penunjukan eksportir.

    Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Ono Surono juga meminta KKP untuk transparan dalam mengekspor lobster. Selain itu, informasi yang diperoleh, masalah pajak masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Untuk itu, ia meminta agar ekspor lobster ditangguhkan. "Padahal ekspor sudah berjalan. Maka ini tidak benar. Jika Anda bisa menutupnya terlebih dahulu. Jangan buka ekspor sebelum aturannya jelas," kata Ono dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Selasa, 23 Juni. , 2020.

    Menurutnya, ekspor harus dihentikan karena izin tidak bisa berdiri sendiri. Namun, masih ada aturan lebih lanjut dengan pajak dan ekspor. Jika aturan dari Kementerian Keuangan belum keluar, tentu saja penerimaan pajaknya tidak jelas ke mana. Dia juga menduga bahwa ekspor yang terjadi adalah ilegal. "Itu PNBP. Kami tidak tahu seperti apa penghitungannya. Tapi, saya yakin ini ilegal. Jadi, kami akan mencari. Di mana posisi uang itu," katanya.

    Dia menilai, tindakan KKP terlalu terburu-buru. Untuk itu, jelasnya, KKP harus berhati-hati dalam memberikan lisensi ekspor. Menurutnya, nelayan harus diperhatikan dan korporasi memiliki kewajiban.

    "Mereka harus memiliki tanggung jawab, misalnya ekspor dapat membangun pembudidaya lobster. Dia harus bertanggung jawab, jangan hanya beruntung. Jika Anda dapat melakukan pelatihan dan pembinaan kepada nelayan. Ekspor benih lobster harus komprehensif dan menyeluruh. Tidak hanya berbicara tentang nelayan, tetapi juga berbicara tentang korporasi. tidak semua orang bisa masuk bisnis ini. Jadi itu melibatkan pengusaha, "jelasnya.

    Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan studi mendalam terkait siapa yang diuntungkan. Tapi baginya, pengusaha mendapat untung. "(Pendapatan negara) Ini harus benar-benar dihitung dengan cermat. Banyak komoditas ekspor dan impor dari sisi pajak juga besar. Bagaimana pemerintah mendorong bagaimana pemerintah menciptakan teknologi untuk budidaya lobster sehingga prospek di masa depan bukan ekspor tetapi bagaimana itu dibudidayakan, "katanya.

    Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman pada kesempatan terpisah mengatakan sesuai. Dia menilai kebijakan melegalkan ekspor benur tidak tepat. Selain itu, tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masuk. Dia mengatakan, jika eksportir tidak dikenakan bea masuk dan PNBP, maka itu akan sama dengan melegalkan penyelundupan.

    "Bea ekspor dan PNBP harus kena, jangan sampai uang ini tidak masuk ke negara. Itu sama dengan penyelundupan, jika demikian, lebih baik untuk menyelundupkan, seseorang tertangkap, diselundupkan kerugian kecil di negara-negara kecil, sekarang dalam volume besar , negara tidak bisa mendapatkan apa-apa, kerugian ini berlipat ganda, untungnya kaya, "katanya.

    Dia juga meminta KKP untuk bersikap tegas, terutama dalam pengawasan. Alasannya, katanya, KKP memiliki penyidik, dan bagian patroli. "Pengendalian tidak bisa hanya bergantung pada perairan pelabuhan, bea cukai, atau pejabat bandara. Pasti dari KKP, mereka diberikan patroli dan yang lainnya, harus dipastikan bahwa mereka yang menangkap biji-biji ini, segera dikenakan pajak, tidak memiliki ekspor baru disuruh membayar pajak, "katanya.

    Pada kesempatan lain, selama pertemuan kerja bersama Komisi IV DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kegiatan ekspor benih lobster sejauh ini. Diminta memastikan akan terus mengikuti semua aturan yang ada. Edhy menegaskan bahwa aturan PNBP belum selesai, tetapi sedang berlangsung tanpa penyelesaian.

    "Tidak ada pelanggaran atau tumpang tindih, karena semua yang berurusan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Saya juga baru tahu bahwa itu cukup sulit untuk dilakukan, tetapi ada jalan keluar," kata Edhy.

    Sementara terkait dengan ekspor benih lobster, ia mengklaim bahwa KKP hanya ingin menyelamatkan nyawa nelayan yang telah bergantung pada benih lobster. Menurutnya, tidak akan ada praktik pilih-pilih bagi eksportir benih lobster ke depan. "Sejauh memenuhi kriteria dan penangkapan itu melibatkan nelayan setempat," katanya.

    Kepala Sub Direktorat Jenderal Hubungan Masyarakat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, ekspor benih lobster dilakukan oleh T TAM dan PT ASL pada 12 Juni 2020 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data dari Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, ekspor benih PT TAM dan PT ASSR lobster dikemas dalam 7 pilek. PT TAM mengekspor 60.000 biji lobster, sedangkan PT ASSR sekitar 37.500

    Ekspor ini dianggap aneh. Pasalnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menggarap Peraturan Menteri Keuangan tentang ekspor benih lobster dan mekanisme pengumpulan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Anehnya, ketika aturan final belum dikeluarkan, sudah ada dua perusahaan yang mengekspor. (*)

    Pasca Peraturan belum jelas, DPR meminta ekspor lobster ditunda sementara muncul pertama kali di Infobanknews.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here